Pengelola Video Conference Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bersama dengan Pimpinan Polres Lhokseumawe menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengamanan Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) – khususnya sengketa Pemilihan Presiden RI yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 28 Juni 2019.
Kegiatan rapat ini dihadiri oleh unsur Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Dekan (Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum) beserta Pembantu Dekan (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., Dr. Elidar Sari, S.H., M.H., dan Hadi Iskandar, S.H., M.H) dan didampingi oleh Pengelola Video Conference (Nanda Amalia, S.H., M.Hum., Dr. Yusrizal, S.H., M.H, dan T. Marhan, S.E). Sedangkan dari Pihak Polres Lhokseumawe dihadiri langsung oleh Ka. Polres Lhokseumawe - AKBP Ari Lasta Irawan, S.IK., didampingi oleh Kasat Intel (AKP. Ridwan, S.E), Kasat Sabhara (Sofyanto, S.E.), Adi Sofyan (Kabag OPS), serta Salman Alfarisi (Kasubag Humas Polres). Rektor Universitas Malikussaleh – Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM turut hadir dalam Rapat Koordinasi awal ini.
Dalam rapat koordinasi awal ini didapatkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan bersinergi penuh dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan selesainya persidangan atas sengketa hasil pemilihan umum, baik pada persidangan atas sengketa hasil pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif (sebanyak 262 perkara seluruh Indonesia). Rapat koordinasi ini diikuti dengan rapat koordinasi bersama dengan pihak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Rabu, 13 Mei 2019.
[widgetkit id=49]
Untuk dapat menjadi informasi bagi masyarakat, bahwa persidangan ini bersifat terbuka, yang dapat disaksikan secara langsung melalui fasilitas Video Conference Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang bertempat di Komplek Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Lhokseumawe, maupun live streaming via youtube channel Mahkamah Konstitusi RI. Adapun jadwal dan agenda persidangan PHPU Pemilihan Presiden RI sebagai berikut:
11 Juni 2019
Registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa.
14 Juni 2019
MK menggelar sidang perdana. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).
17 s.d 21 Juni 2019
MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.
25 s.d 27 Juni 2019
MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim.
28 Juni 2019
MK membacakan putusan sengketa Pilpres.
Terkait jadwal dan agenda PHPU Pemilihan Legislatif akan dimulai tanggal 1 Juli s.d terakhir seluruh prosesnya akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2019
(13/05/2019-NA/Y/MJ)