Aceh Utara,Universitas Malikussaleh (Unimal) kembali mencatat tonggak penting dalam sejarah pengembangannya sebagai perguruan tinggi negeri strategis di barat Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 629/B/O/2025, Unimal resmi diberikan izin pembukaan dua program studi baru, yakni Program Doktor Ilmu Hukum dan Program Magister Ilmu Komunikasi.
Kebijakan ini diteken pada 31 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut. Dengan izin ini, Universitas Malikussaleh kini memiliki legitimasi formal untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat magister dan doktor pada dua bidang studi strategis yang selama ini menjadi kebutuhan utama pembangunan sumber daya manusia di Aceh dan wilayah sekitarnya.
Program Doktor Ilmu Hukum menjadi program doktoral pertama yang dibuka secara resmi di Universitas Malikussaleh. Ini menandai fase baru dalam pengembangan kapasitas akademik kampus yang selama ini berfokus pada pendidikan sarjana dan magister.
Pembukaan program ini juga merupakan respon terhadap kebutuhan nyata akan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar dan peneliti hukum di wilayah Aceh dan sekitarnya.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Setiawan, dalam surat pengantar resminya tertanggal 1 Agustus 2025, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada hasil evaluasi administratif dan substansi yang dilakukan terhadap dokumen pengajuan Unimal, termasuk rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII dan kesiapan institusi dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pemberian izin ini merupakan bentuk kepercayaan negara terhadap kapasitas akademik dan tata kelola Universitas Malikussaleh dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas. Kami berharap pembukaan program ini akan memberi kontribusi strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli di bidang komunikasi dan hukum.
Pembukaan Program Doktor Ilmu Hukum ditujukan untuk memperkuat kapasitas akademik dan riset hukum, khususnya dalam menjawab tantangan regulasi, keadilan sosial, serta dinamika hukum daerah dan nasional. Sementara itu, Program Magister Ilmu Komunikasi hadir untuk menjawab meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional yang kompeten dalam komunikasi strategis, komunikasi publik, serta literasi media digital.
Rektor Universitas Malikussaleh menyambut baik keputusan ini dan menyatakan bahwa pembukaan kedua program ini merupakan bagian dari roadmap jangka panjang Unimal dalam memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi berbasis riset dan pengabdian masyarakat.
"Unimal berkomitmen menyelenggarakan program pascasarjana yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan secara sosial. Ilmu komunikasi dan ilmu hukum merupakan dua bidang kunci dalam membangun masyarakat yang demokratis, kritis, dan berkeadaban hukum," ujar Rektor Unimal.
Dalam diktum ketiga dan keempat keputusan menteri, dinyatakan bahwa Universitas Malikussaleh wajib memenuhi seluruh ketentuan standar mutu dan melaporkan hasil penyelenggaraan program setiap akhir semester kepada kementerian.
Dengan dikeluarkannya izin ini, Universitas Malikussaleh diproyeksikan mulai menerima mahasiswa baru untuk kedua program tersebut pada tahun akademik mendatang, setelah seluruh proses administratif dan persiapan infrastruktur akademik rampung.
Keberadaan Program Doktor Ilmu Hukum di Unimal diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan akademik dan riset hukum dari wilayah barat Indonesia. Ini juga membuka peluang lebih luas bagi dosen, aparatur sipil negara, serta profesional hukum di Aceh dan sekitarnya untuk melanjutkan studi doktor tanpa harus ke luar daerah.
Sebagai program doktor pertama, pelaksanaannya akan menjadi tolok ukur kesiapan Unimal menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut berbasis riset hukum. Kolaborasi dengan institusi hukum, lembaga pemerintah, dan mitra akademik akan menjadi bagian penting dalam pengembangan kurikulum dan penelitian pada program ini.
Source: beritamerdeka.net